SITUS BERITA INDONESIA
- CATEGORY -
EDUCATION
ENTERTAINMENT
FAMILY
GAMES
HEALTH
INTERNASIONAL
JAKARTA
KULINER
LIFESTYLE
MOTIVATION
NASIONAL
OTOMOTIF
PROPERTY
SPORT
TEKNOLOGI
TRAVEL
VIDEO
HOME >> JAKARTA 2017-08-28 10:07:26

Anggota Fraksi Gerindra ini Tak Ingin Anies-Sandi Dikerjai PNS DKI Saat Memimpin

Anggota Fraksi Gerindra ini menilai para PNS DKI berani menghapus anggaran RPTRA karena Basuki Tjahaja Purnama sudah tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Anggota Fraksi Gerindra ini Tak Ingin Anies-Sandi Dikerjai PNS DKI Saat Memimpin
Sumber Foto : merdeka.com

Baca Juga :
# Saat Ditanya Masalah Banjir Jakarta, Ini Ekspresi Sandiaga yang Kebingungan
# Terkait Kasus Penggelapan Lahan, Rekan Sandiaga Sudah Jadi Tersangka!
# Setara Institute Sebut Visi Politik Anies Adalah Rasisme, Benarkah?

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif kecewa dengan keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus anggaran pengadaan lahan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).

Dia khawatir pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI akan berbuat hal yang sama ketika Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Saya kan lihatnya aspek politik dong, kebijakan pimpinan kok bisa-bisanya tidak dijalankan. Saya tidak mau berikutnya Anies-Sandi memerintahkan ke bawahannya hanya iya iya saja, begitu eksekusi enggak bisa," ujar Syarif, ketika dihubungi Senin (28/8/2017).


Anggota Fraksi Parta Gerindra itu sebelumnya menyebut Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dikerjai bawahannya terkait penghapusan anggaran RPTRA. Dia tidak ingin Anies-Sandi juga dikerjai saat memimpin nanti.

Komisi A pun sempat meminta para wali kota untuk mempertahankan anggaran tersebut dalam rapat bersama badan anggaan (banggar).

"Kita harus menghargai pimpinan kan. Bagaimana pun caranya ya dicari payung hukumnya, pasti bisa kok," kata Syarif.

Dia menilai para PNS DKI berani menghapus anggaran tersebut karena Basuki Tjahaja Purnama sudah tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Anggaran pengadaan lahan RPTRA di tiap wali kota merupakan perintah Ahok saat masih menjabat gubernur.

"Intinya karena enggak ada Ahok, mereka enak-enakan lempar tanggung jawab. Kalau ada Ahok saya yakin pada dipanggil, diberhentikan," ujar Syarif.
 
Sumber : kompas.com




Share Link :
 

- BERITA TERKAIT -
# Terkait Kasus Penggelapan Lahan, Rekan Sandiaga Sudah Jadi Tersangka!
Andreas bersama Sandiaga dilaporkan oleh Edward Soeryadjaya melalui Fransiska Kumalawati, selaku penerima kuasa dari Edward, ke Polda Metro Jaya, beberapa bulan lalu.
# Setara Institute Sebut Visi Politik Anies Adalah Rasisme, Benarkah?
Pidato perdana Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI menimbulkan kontroversi, terutama terkait penggunaan kata pribumi.
# Anggota DPRD DKI Belum ada yang Kembalikan Mobil Dinas, Mengapa?
Kenaikan tunjangan transportasi anggota DPRD DKI telah disetujui Pemprov DKI. Namun sampai saat ini belum ada anggota DPRD DKI yang mengembalikan mobil dinas. Mengapa?
# Sandi Berencana Integrasikan Transportasi DKI, Kapan?
Sandi menyampaikan saat menjadi pembicara di diskusi Jakarta Research Public Policy (JRPP).
# Usulan Anggaran Rp 1,8 Triliun Ditolak Djarot, Anggaran buat apa ini?
Djarot Saiful Hidayat menolak adanya usulan anggaran sebesar Rp 1,8 triliun yang akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2017.
# Jakarta Belum WTP, Ini Komentar Bijak Djarot!
Djarot pun berkomentar tentang opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan penggunaan anggaran Pemprov DKI setiap tahunnya.

Untitled
www.sarangberita.com
SITUS KUMPULAN BERITA INDONESIA
SARANG BERITA adalah media informasi tentang segala macam Berita.
Sebagai media belajar, pengetahuan dan menambah wawasan.
Menyajikan Berita dari berbagai sumber terpercaya baik dari indonesia maupun dari luar Indonesia.
Copyright LALITANMAS @062015