SITUS BERITA INDONESIA
- CATEGORY -
EDUCATION
ENTERTAINMENT
FAMILY
GAMES
HEALTH
INTERNASIONAL
JAKARTA
KULINER
LIFESTYLE
MOTIVATION
NASIONAL
OTOMOTIF
PROPERTY
SPORT
TEKNOLOGI
TRAVEL
VIDEO
HOME >> JAKARTA 2017-08-01 08:20:15

DPRD DKI Nilai Tunjangan Bisa Naik 7 Kali Lipat Karena APBD Besar, Apa maksudnya?

DPRD DKI Jakarta saat ini masih menunggu Peraturan Daerah (Perda) terkait kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD.

DPRD DKI Nilai Tunjangan Bisa Naik 7 Kali Lipat Karena APBD Besar, Apa maksudnya?
Sumber Foto : fokusbisnis.com

Baca Juga :
# Saat Ditanya Masalah Banjir Jakarta, Ini Ekspresi Sandiaga yang Kebingungan
# Terkait Kasus Penggelapan Lahan, Rekan Sandiaga Sudah Jadi Tersangka!
# Setara Institute Sebut Visi Politik Anies Adalah Rasisme, Benarkah?

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta saat ini masih menunggu Peraturan Daerah (Perda) terkait kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD. Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengaku belum mengetahui kisaran kenaikan tunjungan untuk setiap pimpinan dan anggota DPRD.

"Itu tunjangan yang sudah 15 tahun enggak naik. Jadi saya enggak tau ya pembedahannya di Raperda. Dan itu kisarannya sesuai dengan kemampuan APBD," katanya saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Senin (31/7).

Politisi Partai Nasdem ini mengatakan, saat ini tunjangan untuk DPRD DKI Jakarta berada di kisaran Rp 3 juta per bulan untuk setiap anggota.


"Jadi berapapun yang kita dapatkan, ada 3 kali lipat, 5 kali lipat, ada 7 kali, jadi yang mana yang sesuai dengan kekuatan APBD maka setelah selesai Perda itu akan dikirim ke Kemendagri untuk revisi akhir. Jadi bukan di DPRD keputusan akhirnya tapi di Kemendagri," jelasnya.

Dia menilai, jika dilihat dari APBD DKI Jakarta saat ini, sangat mungkin kenaikan tunjangan sampai 7 kali lipat, terlebih jika dilihat dari Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (silpa) yang mencapai Rp 7 triliun. Bahkan Bestari mengatakan APBD DKI Jakarta dua kali lipat dari APBD Sumatera Barat.

"Bisa 2 kali lipat dari Sumatera Barat loh, bisa 2 tahun dipakai Sumatera Barat. Dan itu cukup besar dan kita tidak menentukan angka. Yang menentukan angka bukan kami. Kita hanya (menjalankan) amanah dari PP (18 tahun 2017) itu segera dibahas dan diselesaikan sebelum tanggal 15 Agustus," pungkasnya.
 
Sumber : merdeka.com




Share Link :
 

- BERITA TERKAIT -
# Terkait Kasus Penggelapan Lahan, Rekan Sandiaga Sudah Jadi Tersangka!
Andreas bersama Sandiaga dilaporkan oleh Edward Soeryadjaya melalui Fransiska Kumalawati, selaku penerima kuasa dari Edward, ke Polda Metro Jaya, beberapa bulan lalu.
# Setara Institute Sebut Visi Politik Anies Adalah Rasisme, Benarkah?
Pidato perdana Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI menimbulkan kontroversi, terutama terkait penggunaan kata pribumi.
# Anggota DPRD DKI Belum ada yang Kembalikan Mobil Dinas, Mengapa?
Kenaikan tunjangan transportasi anggota DPRD DKI telah disetujui Pemprov DKI. Namun sampai saat ini belum ada anggota DPRD DKI yang mengembalikan mobil dinas. Mengapa?
# Sandi Berencana Integrasikan Transportasi DKI, Kapan?
Sandi menyampaikan saat menjadi pembicara di diskusi Jakarta Research Public Policy (JRPP).
# Usulan Anggaran Rp 1,8 Triliun Ditolak Djarot, Anggaran buat apa ini?
Djarot Saiful Hidayat menolak adanya usulan anggaran sebesar Rp 1,8 triliun yang akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2017.
# Jakarta Belum WTP, Ini Komentar Bijak Djarot!
Djarot pun berkomentar tentang opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan penggunaan anggaran Pemprov DKI setiap tahunnya.

Untitled
www.sarangberita.com
SITUS KUMPULAN BERITA INDONESIA
SARANG BERITA adalah media informasi tentang segala macam Berita.
Sebagai media belajar, pengetahuan dan menambah wawasan.
Menyajikan Berita dari berbagai sumber terpercaya baik dari indonesia maupun dari luar Indonesia.
Copyright LALITANMAS @062015